Fochrori : Penanggulangan Kemiskinan Menjadi Prioritas Nasional dan Daerah
RuangJambi, Kota Jambi – Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar menyampaikan penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas nasional dan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Perubahan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021.
Hal tersebut di sampaikan Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar saat membuka rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jambi tahun 2018, di ruang rapat mayang mangurai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Rabu 14 November 2018.
Dalam sambutannya, fachrori juga menekankan telah menargetkan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi sebesar 7,40 persen pada tahun 2021, dengan capaian pada maret 2018 sebesar 7,92 persen.
“Tentunya ini bukanlah pekerjaan mudah, untuk itu diperlukan sinergi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan baik oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten, serta swasta dan masyarakat,” ujarnya.
Dijelaskan Fachrori, dalam upaya meningkatkan kecepatan dan ketepatan penjangkauan penduduk miskin, dalam mengakses lebih banyak program penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2016 yang lalu telah dibentuk suatu lembaga Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di level Kabupaten/Kota dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) di level desa/kelurahan.
“SLRT ini, merupakan suatu sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin, serta melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan masyarakat miskin agar dapat teratasi secara terpadu,” jelasnya.
Di Provinsi Jambi sendiri, SLRT telah dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari sejak tahun 2016, melalui dukungan APBN. Dan di tahun 2018 ini, dua kabupaten lainnya telah berinisitif untuk melaksanakan SLRT yaitu kabupaten Sarolangun dan Kota Sungai Penuh.
“Saya mengucapkan Terima Kasih kepada seluruh kabupaten/kota, yang telah berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan melalui sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik melalui APBN, APBD, Dana Desa, swasta dan masyarakat, percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi dapat kita wujudkan bersama,” pungkasnya.
(Yudi)
