Terkait Konflik di Pulau Rempang, Ketua LAM Muaro Jambi Menghimbau Masyarakat untuk Menahan Diri dan Tidak Terprovokasi
RuangJambi – Tragedi konflik Agraria di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau, banyak menjadi perhatian masyarakat Indonesia khusunya suku melayu. Pulau Rempang tersebut direncanakan akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintregasi.
Pembangunan itu ditolak oleh sejumlah warga dan berujung bentrok warga dengan aparat keamanan. Akibatnya banyak pro dan kontrak di masyarakat melayu di indonesia.
Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Muaro Jambi, Datuk Amrullah menghimbau, seluruh warga Kabupaten Muaro Jambi khsusnya dan warga masyarakat lain pada umumnya, mari kita menahan diri agar tidak terprovokasi terkait kejadian di Pulau Rempang.
“Kita harus menahan diri dalam mengambil sikap agar tidak terprovokasi, sehingga terjadi permasalahan dan pernusuhan konfik, di Pulau Rempang,” himbau Ambrullah, Jumat (23/9/2023).
Menurut Amrullah, kejadian di Pulau Rempang tersebut, masyarakat harus serahkan ke Pemerintah dan aparat yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah terbaik dalam musyawarah mufakat untuk persamaian dan kesejahteraan masyarakat khususnya Pulau Rempang.
“Kita serahkan semuanya ke pemerintah, pembangunan terus berjalan dan warga masyarakat tetap terlindungi dalam negara kesatuan Republik Indonesia, saya menghimbau bersama-sama musyawarah mufakat merupakan bagian dari pada adat budaya terutama kita melayu dan pada umumnya negara Indonesia,” himbaunya.
Data yang diperoleh, Pemerintah Indonesia mengeklaim masyarakat di Pulau Rempang “setuju” untuk “digeser” sepanjang tidak dipindahkan ke luar pulau itu. Namun, sejumlah warga terdampak justru menyatakan “tetap menolak” dipaksa pindah dari kampung mereka saat ini.
Dari 16 kampung tua yang awalnya hendak direlokasi pun, akan ada empat kampung yang diprioritaskan untuk dibangun pada tahap awal.
(RJ)
